Mata aturan Jakarta – Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren bagian dalam lumayan melimpah orang tahun terakhir berpengaruh pada anjloknya jumlah santri anyar sepanjang 2025. Belakangan terungkap kasus kekerasan seksual oleh pengasuh Padepokan Padang Ati di Pekalongan setelah kasus di Pati dan Jepara viral sebagai sorotan publik.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, angkat berbisik mengenai tuduhan miring bahan cenderung fitnah dan generalisasi terhadap Kiai pesantren.
keliru satunya Ialah pernyataan kontroversial Nan dilontarkan pendakwah Ning Sisca anyar-anyar ini.
Menanggapi kegaduhan Nan melangkah di ruang publik dikarenakan pernyataan tokoh bernama Komplit Sisca Farisa Dhona itu, Buya Amirsyah menegaskan agar Seluruh pihak menahan diri, dari tuduhan tak memakai Asas Nan Jernih.
“Jangan fitnah. Kalau memang Eksis (data), silahkan buktikan secara aturan pada aparat penegak aturan (APH),” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada wartawan dikutip pada,Rabu 3 Juni 2026.
Beliau menyorot, praktik pencabulan Nan dijalankan oleh siapapun, dimanapun, dan terhadap siapapun merupakan tindakan keji Nan bertentangan secara Religi maupun aturan di Indonesia.
Buya Amirsyah menegaskan, praktik keji tersebut Tak boleh dibiarkan dikarenakan bertentangan berdua evaluasi Religi. MUI mengecam praktik tersebut dan setiap saat mendorong adanya tahapan aturan Nan sangat konfirmasi terhadap pelaku.
Namun, Beliau juga menginginkan masyarakat dan pihak-pihak terkait ciptakan mendahulukan tahapan tabayun atau tinjau dan ricek.
Hal ini Krusial agar informasi Nan beredar Tak sebagai bola liar Nan membebani sebutan berkualitas institusi maupun Perseorangan.
extra terus, Buya Amirsyah menyorot pentingnya penguatan Watak distribusi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) bagian dalam pengelolaan pondok pesantren. Menurutnya, integritas dan moralitas pengelola Ialah Tembok Primer marwah pesantren.
Kalau tuduhan atau dugaan pelanggaran tersebut nantinya terbukti secara Absah dan meyakinkan, Buya Amirsyah mengatakan aturan harus ditegakkan secara konfirmasi tak memakai pandang bulu. tapak aturan ini dinilai Krusial demi memberikan imbas jera distribusi pelaku.
Kita harus dudukan masalah ini secara jernih. Kalau Eksis pelanggaran, silakan bawa ke ranah aturan agar Eksis imbas jera. Namun, Kalau Tak Eksis data, jangan Tiba narasi Nan berkembang Malah sebagai fitnah Nan merusak Gambaran Bumi pendidikan Islam,” tandasnya.
Kasus Kekerasan Seksual Turunkan Minat melangkah masuk Pesantren hingga 20 Persen
Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren bagian dalam lumayan melimpah orang tahun terakhir berpengaruh pada anjloknya jumlah santri anyar sepanjang 2025. Belakangan terungkap kasus kekerasan seksual oleh pengasuh Padepokan Padang Ati di Pekalongan setelah kasus di Pati dan Jepara viral sebagai sorotan publik.
PWNU Jawa inti memperkirakan penurunan jumlah santri meraih 20 persen dari tahun lebih masa lalu. Fana 2026, penerimaan santri anyar Tetap melangkah hingga sekarang. “Tahun 2025 itu di Jawa inti Eksis semacam pengurangan ya, 10-20 persen. Penyebabnya juga macam-macam,” ujar Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abdul Ghoffar Rozin ketika dikonfirmasi, Selasa (2/6/2026).
Beliau menuturkan sejumlah Unsur mempengaruhi penurunan jumlah santri anyar di pondok pesantren. Di antaranya berkurangnya populasi anak usia sekolah. Lampau ketatnya persaingan fasilitas dan aksesabilitas. Kemudian Unsur pelayanan Nan sebagai pertimbangan orang Uzur.
“Kekerasan di pesantren itu selama 3 tahun belakangan ini Eksis purnama April, Mei, Juni dan Juli. Akibatnya Ialah imbas kepada penerimaan santri anyar. Kita juga harus menyetujui, kita harus mengintrospeksi bahwa kekerasan itu data. Eksis Nan melangkah,” bebernya. Oleh dikarenakan itu, Beliau mengajak seluruh organisasi NU Beralih Seiring-Baju ciptakan menguatkan server dan menciptakan ruang terjamin di lembaga pendidikan Religi berbasis NU.
Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI NU) juga telah mendorong pembentukan Satgas P2KP di sejumlah ponpes ciptakan mengatasi berbagai jenis kekerasan di lingkungan pesantren. “Kita semuanya Bergabung padu. Syukur-syukur juga rezim provinsi memperhatikan arah Nan melangkah penutup-penutup ini,” imbuhnya. Sosok Nan akrab disapa Gus Rozin itu menyetujui adanya pergeseran evaluasi seiring kemajuan Era dan meningkatnya kesadaran soal perlindungan anak. “Ini Ialah Masa perubahan tata evaluasi. Tata evaluasi Nan Eksis di masyarakat ini Eksis berbeda terpencil berdua tata evaluasi Nan selama ini mungkin Tetap diikuti oleh lumayan melimpah orang atau sebagian Mini pesantren,” lanjutnya.
ciptakan itu Beliau mendorong agar pengelolaan pesantren mulai beradaptasi berdua perubahan evaluasi Nan dianut masyarakat modern sehingga adanya Rekanan kuasa di lingkungan pesantren Tak disalahgunakan ciptakan mengerjakan kekerasan. “Oleh dikarenakan itu kita mengajak kepada pesantren-pesantren ciptakan memahami tata oleh Nan anyar, memahami bahwa budaya masyarakat juga berubah, memahami kebutuhan dan keinginan para wali santri dan stakeholder pesantren,” imbaunya. Beliau juga mengkritisi munculnya tantangan struktural, berkualitas secara ekonomi maupun pemerintahan. “Nan perlu kita lakukan Ialah pemberdayaan ketika kita sekarang ini sedang melewati turbulensi-turbulensi di tingkat dalam negeri maupun regional. Tak mendapatkan kita pungkiri menurut kami, sekarang ini melangkah masuk ke bagian dalam fase turbulensi pemerintahan dan turbulensi ekonomi,” tuturnya.
Lima dugaan kekerasan seksual di pesantren Esa purnama terakhir, dari Pati hingga Pekalongan
Setidaknya lima kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia sepanjang Mei 2026 Lampau. Para terduga pelaku Ialah oknum pengurus Nan dikatakan Mempunyai “kontrol, wewenang dan pengaruh Akbar” di lingkungan pesantren.
keliru Esa kasus Nan terungkap di penghujung Mei Lampau Ialah dugaan kekerasan seksual Nan dijalankan Ketua pondok pesantren (ponpes) liar Padang Ati, Pekalongan, AKF.
Polisi telah menahan dan menentukan AKF sebagai tersangka berdasarkan laporan dari enam santriwati. Korbannya diperkirakan meraih puluhan orang.
Rentetan kasus itu menambah lebar praktik kekerasan Nan melangkah di lembaga pendidikan.
Sepanjang 2025, Komnas Wanita mencatat 475 kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan, berdua korban meraih 972 orang.
Spesifik di lingkungan pondok pesantren, Komnas Wanita mendapatkan laporan 17 kasus sepanjang 2020-2024.
kekerasan seksual di pesantren bagian dalam Esa purnama terakhir?
Sepanjang Mei 2026, setidaknya lima kasus dugaan kekerasan seksual terungkap di lingkungan pesantren di seluruh Indonesia
Para terduga pelaku Ialah oknum pengurus Nan Mempunyai “kontrol, wewenang dan pengaruh Akbar” di bagian dalam pesantren.
Berikut daftarnya:
Ponpes liar Padang Ati, Pekalongan: Pengasuh, AKF, ditentukan tersangka usai diperkirakan mengerjakan pelecehan seksual ke enam santriwatinya.
Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati: Pengasuh ponpes, A, ditentukan tersangka usai diperkirakan mengerjakan pelecehan seksual terhadap setidaknya 50 santriwati.
Pondok Pesantren TQRW, Ponorogo: Ketua sekaligus kiai ponpes, JYD, ditentukan tersangka usai diperkirakan mengerjakan pencabulan ke 11 anak Pria di bawah umur.
Pondok pesantren di NTB: Ketua dan pengurus ponpes di Kecamatan Belo, RS, diperkirakan menyodomi 11 santri anak Pria.
Pondok pesantren di Lombok inti: Seorang guru ponpes di Kecamatan Pujut, MYA, ditentukan sebagai tersangka usai mengerjakan kekerasan seksual kepada empat orang santri.
Sepanjang 2025, Komnas Wanita mencatat 475 kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan, berdua korban meraih 972 orang.
Spesifik di lingkungan pesantren, Komnas Wanita mendapatkan laporan 17 kasus sepanjang 2020-2024.
“Kasus kekerasan seksual di pesantren setiap saat berdua jumlah korban Nan lumayan melimpah dan diperkirakan kokoh merupakan fenomena gunung es dikarenakan minimnya pelaporan dan kuatnya tekanan terhadap korban,” ujar Komisioner Komnas Wanita Devi Rahayu.
Fana itu, keterangan koneksi Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendata sebanyak 20% dari 573 korban kekerasan seksual berasal dari pondok pesantren. Jumlah korban Nan terungkap diperkirakan bertambah pada 2025 dikarenakan hingga Juni Lampau Eksis Sekeliling 130-an kasus.
Kemudian, temuan inti Pengkajian Islam & Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mendapati 43.497 santri berpeluang rentan terhadap kekerasan seksual.
Kenapa kekerasan seksual terus berulang di pesantren?
Direktur Woman Crisis Center (WCC) Jombang, Ana Abdillah Berbicara terdapat Unsur Primer Nan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di pesantren
Pertama Ialah adanya Rekanan kuasa Nan timpang antara pelaku dan korban.
Ana bilang, para terduga pelaku Mempunyai wewenang dan pengaruh Akbar Nan Tak semata-mata memanfaatkan melangkah masuk terhadap korban. Tetapi, mereka juga memanipulasi kepercayaan, ketergantungan, kepatuhan, dan penghormatan Nan dimiliki korban.
“bagian dalam konteks pesantren, Rekanan guru-santri atau pengasuh-santri sering kali menempatkan santri pada letak Nan sangat subordinat sehingga kemampuan ciptakan menolak, mempertanyakan, atau mengabarkan kekerasan sebagai sangat terbatas,” ujar Ana.
Ditambah lagi, ucapan Ana, adanya ketakutan Nan dihadapi para korban Nan tiba dari para pelaku hingga lingkungan sosial.
“bagian dalam pendampingan korban, khususnya remaja, kami kerap menemukan adanya kisah opsi Nan terlihat dikarenakan korban khawatir dihukum, khawatir dipermalukan, khawatir mengecewakan keluarga, atau khawatir melewati konsekuensi sosial Nan berat banget,” katanya.
“Tak jarang keluarga juga merasakan penyangkalan dikarenakan Susah mendapatkan kemungkinan bahwa anaknya merasakan kekerasan seksual atau bahwa orang Nan selama ini dihormati diperkirakan sebagai pelaku,” tambahnya.
Senada, Komnas Wanita mengatakan tingginya kasus kekerasan di pesantren Tak biar dari adanya budaya patriarki Nan dibalut Religi sehingga cenderung mengkultuskan seorang Perseorangan atau menokohkan seseorang.
“Hal itu diperkuat terjadinya Rekanan kuasa Nan berbasis spiritual, Nan menjadikan segala tindakan Nan dijalankan oleh oknum tokoh keagamaan, dijalankan berdua kepatuhan Absolut serta dibarengi adanya ancaman terhadap korban,” ujar Komisioner Komnas Wanita Devi Rahayu.
Komnas Wanita juga menyaksikan adanya patronitas Ketua dan budaya damai Nan mengutamakan sebutan berkualitas institusi, serta loyalitas komunitas. Hal itu menempatkan kepentingan ‘lembaga’ di atas kepentingan korban.
Pandangan Nan Baju juga diungkapkan oleh Direktur LBH Asosiasi Wanita ciptakan Keadilan (LRC KJHAM), Witi Muntari.
“Ketimpangan Rekanan kuasa antara korban berdua pelaku, mendapatkan Membikin pelaku mengerjakan kekerasan seksual. Korban juga Tak iman penuh diri menolak, Tak iman penuh diri mengabarkan apa Nan dialaminya,” ucapan Witi.
“Unsur Nan menyebabkan mendapatkan dikarenakan Rekanan kuasa, pesantren juga extra ditutup, anak-anak juga bermukim disana.”
Mantan Ketua Biasa Pengurus Akbar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj pernah menuturkan bahwa kekerasan seksual di ponpes bukan hanya persoalan hawa nafsu, “tapi penyalahgunaan kontrol dikarenakan beliau mengalami superior.”
Rekanan kuasa Nan timpang itu, ucapan Said Aqil, Membikin para santri khawatir ke pengurus ponpes, dan diperburuk oleh adanya budaya tabu ciptakan mengabarkan kejahatan dari pengurus ponpes
Kedua Ialah lemahnya mekanisme monitoring dan pemantauan Nan independen ciptakan memutus rantai kekerasan serta menjamin akuntabilitas di pesantren.
“resiko makin besar apabila Tak ada mekanisme monitoring Nan independen, tak adanya kanal pengaduan Nan terjamin, dan server akuntabilitas Nan kokoh ciptakan mencegah serta mengatasi kekerasan seksual,” ucapan Ana dari WCC Jombang.
Komnas Wanita menyebut tata urus pesantren Nan ditutup dari lingkungan masyarakat Membikin upaya Nan lumayan keras distribusi korban ciptakan mendapatkan keadilan.
“Ketiadaan mekanisme pelaporan dan perlindungan, kuatnya stigma masyarakat serta menganggap sebagi persoalan personal,” ujar Devi.
Apa solusinya?
Ana Abdillah dari WCC Jombang Berbicara, tapak Nan harus dijalankan ciptakan memutus mata rantai kekerasan seksual di lingkungan ponpes Ialah berdua menguatkan server pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
“Termasuk membangun mekanisme monitoring Nan independen, menjamin adanya saluran pengaduan Nan terjamin distribusi santri, serta menjamin bahwa setiap laporan ditangani secara akuntabel berdua menempatkan keselamatan dan pemulihan korban sebagai prioritas Primer,” ucapan Ana.
Fana itu, Ketua PBNU bidang keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mendorong audit menyeluruh terhadap tata urus dan server monitoring di lembaga pendidikan keagamaan.
“Khususnya terkait Rekanan kuasa antara pengasuh dan santri, guna mencegah penyalahgunaan wewenang,” ucapan Gus Fahrur.
Selain menguatkan server, Witi dari LRC KJHAM menegaskan solusi lain Ialah bahwa para pelaku kejahatan harus dijerat aturan penjara, sesuai UU No 12 tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
“Kasus-kasus kekerasan seksual harus diproses secara aturan agar korban mendapatkan keadilan, dan korban juga mendapatkan mendapatkan pemulihan. Ketika kasusnya di tahapan maka mendapatkan sebagai imbas jera distribusi pelaku Nan lainnya,” ujar Witi.
tapak lalu, menurut Komnas Wanita, Ialah rezim harus Membikin policy Nan mendapatkan mereduksi budaya patriarki dan Rekanan kuasa berbasis spiritual Nan Eksis di pesantren.
Caranya melalui code etik distribusi pengelola, dan mekanisme akuntabilitas internal ciptakan memasuki diri dan berkolaborasi berdua masyarakat.
Terkait bermunculannya kasus kekerasan di pesantren, Kementerian Religi merespons berdua mengundang Keputusan pengelola Religi (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Religi.
regulasi itu diharapkan mendapatkan memperhatikan ketat keamanan santri di bagian dalam pondok.
“Setiap lembaga pendidikan, berkualitas sekolah, madrasah, maupun pesantren harus sebagai Loka Nan ramah anak, zero kekerasan, Kita serius berdua pengembangan pesantren ramah anak. ciptakan itu, kita bentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan,” ucapan pengelola Religi, Nasaruddin Umar.
You may also like
Leave a Reply