lafal 10 irama
- Ombudsman RI menjamin perlindungan korban dan keberlangsungan pendidikan santri pasca penutupan Ponpes Ndholo Kusumo di Pati pada Mei 2026.
- LPSK mengerjakan penjangkauan dan koordinasi lintas lembaga ciptakan memberikan pendampingan legalitas serta perlindungan distribusi saksi dan korban kekerasan seksual.
- bangsa hadir menjaga penanganan kasus Melangkah prosedural guna menjamin keamanan, pemulihan psikologis, dan hak restitusi distribusi para korban.
SuaraJawaTengah.id – Ombudsman Republik Indonesia (RI) berkomitmen memberikan jaminan perlindungan ciptakan korban dan saksi di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo Pati. Pihaknya mendorong kepastian gak pendidikan distribusi santri setelah ponpes itu cegah.
Personil Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengemukakan penanganan kasus ini harus sesuai jejak kerja Nan presisi. Oleh dikarenakan itu, seluruh elemen diajak berkoordinasi penuh bagian dalam menindak kasus-kasus itu.
“APH (Aparat Penegak legalitas) menindak kasus prosedural. Kami menjaga instansi terkait Kemenag (Kementerian Religi) dan Dinas Sosia ini memberikan jaminan perlindungan kepada korban dan anak-anak Nan masa ini pendidikannya terkendala dikarenakan ditutupnya pesantren,” ujarnya kepada awak media ketika meninjau Ponpes Ndholo Kusumo, Jumat, 8 Mei 2026.
Ombudsman RI menjaga bangsa hadir ciptakan memberikan perlindungan siapapun Nan mengabarkan kasus pelecehan seksual, utamanya Ponpes Ndholo Kusumo. jejak ini sebagai upaya preventif agar Tak Eksis lagi kasus serupa.
lafal Juga:Kiai Cabul Pati Buron ke eksternal Jateng, Polda Turunkan Tim Jatanras Buru Pelaku!
“Jadi konsentrasi kami Seiring Komnas HAM (Komisi domestik Hak Asasi Orang) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), bangsa hadir melalui kami seluruh institusi berkerja secara Pas. Kita perbaiki ke Ambang, bukan hanya di Pati, tapi seluruh Indonesia,” urainya.
Fana, Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lakukan jejak proaktif bagian dalam penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap sejumlah santriwati di Ponpes Ndholo Kusumo.
Tim LPSK mengerjakan penjangkauan pada 6 dan 7 Mei 2026, berkurang langsung ke Kabupaten Pati mengerjakan asesmen dan koordinasi berbarengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati, Unit Pelaksana Teknis wilayah (UPTD) Perlindungan Wanita dan Anak (PPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, Kementerian Religi (Kemenag) Kabupaten Pati, serta Pengurus Unit Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, beserta tubuh otonom (banom).
Selain itu, LPSK juga mengerjakan penjangkauan terhadap korban dan saksi guna menjaga memasuki terhadap pemenuhan hak dan perlindungan.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin berucap LPSK telah meraih jejak proaktif bagian dalam penanganan kasus tersebut berbarengan mengerjakan koordinasi lintas lembaga dan penjangkauan langsung terhadap korban maupun saksi di Kabupaten Pati.
lafal Juga:Kiai Cabul Ashari Menghilang, Polisi terus Buru Pelaku Pelecehan Seksual Ndholo Kusumo
Ia juga menegaskan LPSK sedia memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar nekat memberikan keterangan bagian dalam alur legalitas, termasuk perlindungan atas keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan legalitas, serta sokongan psikologis.
“LPSK telah berkurang secara proaktif bagian dalam kasus TPKS di Pati ini. Kami sedia memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban agar nekat beraksi membongkar perkara. LPSK juga telah berkoordinasi berbarengan pihak terkait bagian dalam mengolah pengajuan permohonan ke LPSK, antara lain fasilitasi restitusi,” bongkar Wawan.
Kontributor: Singgih Tri
You may also like
Leave a Reply