Asian porn Sayangkan Penanganan Nan lamban, Komnas HAM Sorong Kiai Cabul Ndholo Kusumo Dihukum beban

SuaraJawaTengah.id – Komisi dalam negeri Hak Asasi Orang (Komnas HAM) menyikapi kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo Pati. Pihaknya mendatangi ponpes tersebut masa ini, Jumat, 8 Mei 2026.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah menegaskan pihaknya mengecam adanya tindak kekerasan seksual Nan dijalankan seorang kiai terhadap santriwatinya di lingkungan ponpes. Menurutnya tindak kekerasan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang pengaruhnya sebagai guru.

“Kami mengecam dan menyesalkan kiai setiap saat pendidik di ponpes Nan Semestinya bertanggungjawab pendidikan menyalahgunakan pengaruh kontrol mengerjakan tindak pidana kekerasan seksual. Ini pelanggaran HAM, pelakunya orang Nan Mempunyai kontrol,” ungkapnya di hadapan awak media.

Ia mendorong agar kasus ini ditangani secara serius oleh Aparat Penegak aturan (APH). Pasalnya, ia mengevaluasi polisi lamban bagian dalam mengusut kasus kekerasan seksual di Ponpes Ndholo Kusumo, padahal laporan kasus ini telah terwujud pada 2020.

lafal Juga:Kiai Cabul Ashari Menghilang, Polisi terus Buru Pelaku Pelecehan Seksual Ndholo Kusumo

“Kami mendorong kasus ini ditangani secara serius, kami menyesalkan kepolisian terlambat menindak dikarenakan sejak 2020 korban telah merasakan kekerasan selama empat tahun. Modus manipulasi oleh pemilik ponpes sehingga kami Mau kepolisian menginginkan melimpahkan kasus ke kejaksaan,” ujarnya.

Komnas HAM juga menginginkan hukuman seberat-beratnya atas tindak pidana kekerasan seksual ini. Terlebih, pelakunya merupakan pemilik institusi sehingga Eksis pemberat bagian dalam pemidanaan pelaku.

“Segera menjatuhkan Hukuman seberat-beratnya termasuk juga pemberat sepertiga, dikarenakan Nan bersangkutan pendidik di institusi pondok pesantren. Kami semoga pasal pidana korporasi juga dilaksanakan dikarenakan korporasi pondok pesantren sebagai lembaga Nan mempunyai tanggungjawab pendidikan,” katanya.

Ia semoga tindak pidana kekerasan seksual ini sebagai warning sebar siapapun Nan terindikasi sebagai pelaku kekerasan seksual. Artinya, penanganan kekerasan seksual ini harus profesional, akuntatabel, dan transparan. jejak tersebut diupayakan agar Tak lagi terwujud kekerasan seksual kepada kaum rentan.

Perlu terungkap, korban kekerasan seksual atas sebutan Ashari di Ponpes Ndholo Kusumo dikenakan pasal berlapis. Ashari dikenakan Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 terkait Perlindungan Anak.

lafal Juga:5 bukti Menyeramkan Kasus Kiai Cabul Pati, hingga Saksi Mundur Ketakutan

Pelaku juga dikenakan Pasal 6C Jo Pasal 15 Bagian 1E UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan, Pasal 418 Bagian 1 dan Bagian 2 KUHP.

“Kalau di bagian dalam TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) memang paling beban 15 tahun. Kan Eksis pemberat sepertiga di bagian dalam UU TPKS, orang mempunyai kontrol, mempunyai jabatan meraih diperberat,” urainya.

terkait hukuman Wafat, Komnas HAM menegaskan menolak. Komnas HAM tetap mengharap tahapan peradilan dari penanganan kasus tersebut.

“Kalau Komnas HAM sendirian menolak hukuman Wafat dikarenakan konsitusi kita menjamin bahwa hak Hayati Tak meraih ditekan bagian dalam kondisi apapun. Berlakunya KUHP anyar, hukuman Wafat bukan pidana pokok tapi pidana opsi, meraih diasesmen,” tuturnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra Malah mengutarakan apresiasi kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati Nan tercapai menangkap tersangka kekerasan seksual pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo. Ia menginginkan agar tahapan aturan Melangkah konfirmasi.

“Apresiasi Nan sebesar-besarnya hasilkan rekan-rekan di Kepolisian, khususnya di Polresta Pati atas tertangkapnya pelaku inisial AS, di mana kemarin telah diungkap bagian dalam konferensi pers,” ujar Chandra, sapaannya usai terdeteksi setelah sholat Jumat.

Plt Bupati menegaskan rezim Kabupaten (Pemkab) Pati mendukung penuh penegakan aturan dan menginginkan jaksa menuntut hukuman maksimal.