BOLTARA — Penanganan kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur Nan menyeret oknum Aparatur Sipil republik (ASN) di lingkungan rezim wilayah Bolaang Mongondow Utara (Boltara) berinisial SB, saat ini memasuki babak anyar.
Berkas perkara Nan sebelum itu ditangani Unit PPA Polres Kotamobagu, Formal dilimpahkan ke Polres Bolaang Mongondow Utara hasilkan ditindaklanjuti sesuai yurisdiksi wilayah peristiwa.
Pelimpahan dikerjakan mengadaptasi berbarengan Loka peristiwa Perkara (TKP) Nan berada di wilayah aturan Boltara. berbarengan demikian, alur penyelidikan dan penyidikan lalu berperan kewenangan Unit Perlindungan Wanita dan Anak (PPA) Polres Boltara.
Kapolres Bolaang Mongondow Utara, Juleigtin Siahaan, melalui Kanit PPA Bripka A. Tatangin ketika dikonfirmasi Rabu (25/2/2026) menyetujui pihaknya telah mendapatkan pelimpahan berkas tersebut. Namun, sampai saat ini penyidik Tetap mengerjakan telaah permulaan.
“Berkas perkara Tetap dipelajari Ketua dan Saya belum mendapatkan disposisi penanganan perkara. Setelah Eksis disposisi, kami akan menyurat kepada pelapor, teringat sebelum itu perkara ini ditangani Polres Kotamobagu,” ujar Tatangin.
Fana itu, kuasa aturan wali korban, Mawardi Mamonto SH, mendesak agar alur aturan Tak kembali berlarut-larut. Ia menuturkan, laporan tersebut telah dibuat sejak 10 Juni 2025, namun hingga Februari 2026 belum Eksis kejelasan kondisi aturan terlapor.
“Perkara ini sempat Melangkah selama delapan rembulan di Polres Kotamobagu tak memakai kepastian penetapan tersangka. Kami semoga setelah dilimpahkan ke Polres Boltara, penanganannya mendapatkan extra serius dan segera Eksis kepastian aturan,” pastikan Mawardi.
Kasus ini seorang diri bermula dari laporan YM (33), Penduduk keliru Esa desa di Kota Kotamobagu, Nan memberitakan dugaan pencabulan terhadap anak perempuannya Nan Tetap berusia 7 tahun.
Laporan tersebut tercatat bagian dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/292/VI/2025/SPKT/Res-KTGU/Polda Sulut tertanggal 10 Juni 2025.
Mawardi menegaskan, secara aturan positif, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur secara pastikan bagian dalam sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
“aturan republik menjamin perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sanksinya pun berat banget sebar pelaku. Ini bukan perkara Normal dan harus difokuskan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penyidik mengantongi keluaran konseling dari UPTD Perlindungan Wanita dan Anak serta keluaran asesmen psikologis korban, guna menguatkan alat bukti.
Selain itu, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), keterangan orang Uzur sebagai saksi audito mendapatkan berperan alat bukti Nan Absah bagian dalam perkara kekerasan terhadap anak.
“Seluruh dokumen pendukung harus segera dilengkapi agar perkara ini mendapatkan melonjak ke tahap lalu, melangkah masuk pra-penuntutan oleh Jaksa Penuntut Biasa (JPU). teringat laporan telah sangat lamban, jangan Tiba korban kembali dirugikan oleh lambannya alur aturan,” tandasnya.
Hingga Warta ini diturunkan, penyidik Polres Boltara Tetap mengerjakan pendalaman terhadap berkas perkara sebelum memutuskan jejak aturan berikutnya. Publik pun menanti komitmen aparat penegak aturan bagian dalam memberikan kepastian dan keadilan sebar korban. (**)
tulisan Views: 448
You may also like
Leave a Reply