Asian porn Kasus Pencabulan Personil DPRD Kota Serang, Ketua Majelis akses Bunyi

Kasus dugaan pencabulan Nan menjerat seorang Personil DPRD Kota Serang berinisial DK berperan perhatian publik. Ketua DPRD Kota Serang turut memberikan tanggapan setelah DK ditentukan sebagai tersangka internal perkara dugaan perbuatan cabul terhadap seorang Wanita di Kabupaten Pandeglang, Banten.

DK ditentukan sebagai tersangka oleh Unit Perlindungan Wanita dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pandeglang. Politikus Nan teridentifikasi merupakan purnawirawan TNI tersebut diperkirakan mengerjakan pencabulan terhadap korban sebanyak dua kali.

Berdasarkan laporan korban, peristiwa pertama diperkirakan terjadi pada Januari 2026 di sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nan dikontrak oleh DK. Fana peristiwa kedua diinformasikan terjadi pada Februari 2026 di Loka kontrakan korban.

Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, Ipda Widianto, mengakui penetapan DK sebagai tersangka.

“ketika ini unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang telah memutuskan tersangka ciptakan kasus perbuatan cabul, berdua inisial DK. Nan mana DK ini Ialah seorang pensiunan dari TNI, Nan sekarang menjabat sebagai Personil Majelis di (area) Banten,” ucapan Widianto.

internal tahapan penyidikan, polisi telah memeriksa delapan orang saksi, termasuk saksi Pakar. Penyidik juga melindungi sejumlah barang data elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Rekaman tersebut telah diinvestigasi di center Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri. output pemeriksaan laboratorium itu juga telah diperoleh penyidik.

Atas dugaan perbuatannya, DK disangkakan melanggar Pasal 414 Bagian (1) KUHP serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

lafal Juga: Sidang Febrie Adriansyah Berlanjut, Empat Saksi dari BUMN hingga Sinarmas diinvestigasi

Fana itu, kuasa aturan DK, Erwanto, mengatakan pihaknya center mengusahakan agar kliennya Tak dikerjakan penahanan.

Menurut Erwanto, pengajuan penangguhan penahanan merupakan bagian dari hak tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan. Meski demikian, keputusan penutup tetap berada di tangan penyidik kepolisian.

“Kita sedang mengusahakan ciptakan Tak dikerjakan penahanan. Nah itu Seluruh wewenang dari pihak kepolisian Kabupaten Pandeglang direalisasi atau tidaknya. Cuman sesuai berdua regulasi Nan Beraksi bahwa itu Ialah hak-hak tersangka sesuai regulasi perundangan-undangan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, juga mengatakan pihaknya menghormati tahapan aturan Nan sedang Melangkah. DPRD center mengkaji kemungkinan penangguhan Fana hak protokoler dan keuangan DK selama perkara tersebut diproses.

Namun, tapak kelembagaan itu Tetap menanti dokumen Formal penetapan tersangka dari aparat penegak aturan.

DPRD menegaskan Tak Mau mengintervensi tahapan penyidikan Nan dikerjakan Polres Pandeglang. Lembaga legislatif tersebut akan mempertimbangkan tapak lalu berdasarkan ketentuan aturan dan peraturan Nan Beraksi.